Sejumlah catatan disematkan dalam Rapat Paripurna atas Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) Bupati Karangasem Tahun 2021 yang berlangsung hari ini, Senin (18/4/2022) di Gedung DPRD Karangasem. 

Seperti tertuang dalam catatan Dewan saat dibacakan oleh I Gede Parwata salah seorang anggota Dewan dalam Rapat Paripurna tersebut, dimana beberapa hal menjadi sorotan diantaranya pelaksanaan pembangunan dan penggunaaan anggaran daerah hingga bidang kesehatan, perijinan, sosial, pendidikan dan pendapatan.

Salah satu yang cukup menyita perhatian yaitu di bidang pendidikan, dimana dalam catatan dewan, sejumlah persoalan seperti beasiswa untuk siswa miskin, jumlah tenaga pendidik hingga tenaga kontrak serta proses mutasi. 

Soal beasiswa, program penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar dengan kegiatan tersedianya beasiswa miskin atau prestasi bagi siswa SD, serapan anggarannya dinilai sangat rendah hanya 1,65 persen.

"Kita tahu bahwa kegiatan ajar belajar tahun 2021 masih terkendala dengan pandemi covid 19, kegiatan belajar secara daring, anak anak belajar dari rumah.

Justru dengan sistem daring, pengeluaran orang tua jadi bertambah untuk membeli paket data internet, maka semestinya serapan beasiswa dari anggaran yang ada seharusnya bisa terlaksana, " ujar Parwata.

Disebutkan juga bahwa permasalahan yang ditemui terkait dengan pemberian beasiswa kepada siswa sekolah dasar, yaitu kurang tepat sasaran, masih ada tebang pilih, bahkan yang pantas menerima justru tidak mendapatkan beasiswa.

Oleh sebab itu, validasi data dan prinsip keadilan agar menjadi perhatian, dan kesampingkan kepentingan politik agar anak anak yang benar benar membutuhkan tidak menjadi korban kepentingan politik. 

Selain itu, terkait dengan tenaga pendidik, sesuai dengan data guru yang pensiun tahun 2021 dan tahun 2022 berjumlah 844 orang guru. Jika kondisi tersebut tidak disikapi maka akan menyebabkan terbengkalainya proses belajar bagi anak didik. 

"Untuk itu segera prioritaskan anggaran untuk rekrutmen tenaga pendidik melalui P3K, lakukan

verifikasi data sesuai aturan yang berlaku, jangan lagi merekrut guru dengan sistem kontrak, karena gaji guru kontrak tidak manusiawi," lanjut Parwata membacakan. 

Dalam hal mutasi guru, dewan menilai hendaknya dilakukan sesuai dengan asas manfaat, efesiensi, pemerataan. Jangan sampai mutasi terkesan ditumpangi kepentingan dendam politik team sukses PILKADA, sehingga berakibat terjadinya kegaduhan dan akan mengganggu keberlangsungan pendidikan di sekolah. 

Sementara itu, ditemui usai Rapat Paripurna, Bupati Karangasem, I Gede Dana menyampaikan terima kasih atas pembahasan dan rekomendasi yang diberikan dewan terhadap LKPJ Bupati Karangasem Tahun 2021.

Ia menegaskan bahwa dalam melaksanakan program pembangunan akan tetap berpegang pada prinsip aturan dan mekanisme yang ada serta menyesuaikan dengan anggaran yang ada.

"Meskipun program banyak tapi anggaran tidak ada, tentu harus melihat mana yang menjadi skala prioritas untuk dilaksanakan," ujarnya.